Logika Politik Santai: Siapa yang Bertanggung Jawab Saat Amanah Melenceng?

Waduh, urusan politik emang sering bikin dahi berkerut, ya? Tapi kalau kita pretelin santai sambil ngopi, sebenarnya konsepnya mirip banget sama drama kehidupan sehari-hari.

Coba kita bayangkan politik lewat analogi yang paling dekat: urusan cari jodoh. Anggaplah bapakmu dulu waktu PDKT (Pendekatan) ke ibumu. Dia punya satu tujuan mulia, yaitu mengubah nasibnya dari jomblo menjadi kepala keluarga. Demi mencapai tujuan itu, bapakmu menyusun strategi kampanye. Ada yang jalannya mulus kayak jalan tol, ada juga yang harus pasang strategi ekstra demi menarik hati calon ibu mertua. Segala daya upaya dikerahkan agar ibumu yakin bahwa bersamanya, masa depan akan lebih cerah. Jadi secara tidak langsung, kehadiran kita di dunia ini adalah hasil dari "keberhasilan politik" taktik PDKT orang tua kita sendiri.

Kalau dalam lingkup keluarga saja sudah ada polanya, bayangkan dalam skala yang lebih besar seperti organisasi, perusahaan, hingga negara. Kompleksitasnya tentu berjenjang dan saling bertautan. Pada prinsipnya, esensi dari politik itu sendiri adalah cara atau kendaraan untuk mencapai tujuan yang dianggap lebih baik—tentunya dari sudut pandang masing-masing pelaku yang menjalankan.

Lalu, bagaimana dengan cap "politik itu kotor"? Jika dinalar secara logis, sistem atau konsep politiknya sendiri sebenarnya netral. Yang sering kali membuat citranya menjadi negatif adalah oknum pelaku di dalamnya yang menghalalkan segala cara melalui praktik culas, licik, atau korup. Menariknya, dalam panggung politik, setiap kubu hampir selalu merasa langkah yang mereka ambil adalah langkah yang paling "benar" menurut kacamata kepentingan mereka masing-masing.

Nah, sekarang mari kita bedah momen yang paling krusial: hari pemungutan suara di TPS. Setelah surat suara dihitung, kontestan dengan suara terbanyak otomatis naik takhta menjadi presiden, gubernur, bupati, atau wali kota. Di sinilah muncul sebuah dilema menarik yang sering memicu perdebatan: Apakah kita, sebagai pemilih, ikut menanggung dosa atau tanggung jawab moral kalau pemimpin yang kita pilih ternyata kerjanya acak-acakan?

Secara objektif, ada dua sudut pandang logis yang bisa kita lihat tanpa perlu saling menyalahkan:

• Sudut Pandang Pertama: "Bukan urusan saya lagi."
  Alasan ini cukup mendasar karena sejak awal, para kontestan maju ke panggung pemilu secara sukarela, sadar, dan penuh tanggung jawab. Mereka sendiri yang mengetuk pintu rumah warga, mengumbar janji manis lewat kampanye, dan menyatakan siap mengemban amanah. Jadi, ketika mereka gagal membuktikan janjinya setelah dilantik, ya secara hitam di atas putih, itu murni kegagalan profesional mereka sebagai pemegang jabatan, bukan salah jarimu yang mencoblos di bilik suara.
• Sudut Pandang Kedua: "Yah, ada andil kita juga sih."
  Sisi lain berargumen bahwa ada ikatan moral yang tidak kasatmata. Bagaimanapun, seorang pemimpin tidak akan bisa duduk di kursi empuknya tanpa akumulasi suara dari para pemilih yang percaya pada rayuan kampanyenya. Dari sudut pandang ini, pemilih dianggap memiliki tanggung jawab dalam proses "kurasi" awal, sehingga ketika pilihannya melenceng, ada rasa tanggung jawab moral yang tertinggal di pundak masyarakat.

Pada akhirnya, mau ikut merasa bertanggung jawab atau tidak, itu kembali ke prinsip personal masing-masing. Namun yang jelas dan tidak bisa diganggu gugat secara hukum adalah aturan mainnya: siapa pun yang menang, tugas utama mereka sudah dikunci rapi dalam pembukaan UUD 1945.

Tugasnya pun tidak banyak, cuma tiga poin besar: menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, melindungi segenap tumpah darah, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau ketiga rapor itu merah, sudah menjadi hak yang sangat logis bagi warga negara untuk mempertanyakan kinerjanya, tanpa perlu berdebat siapa yang dulu memilihnya.