Birokrasi Pemerintahan (Intermezo)

Pengertian Birokrasi

• Birokrasi sebagai goverment by bureaus: badan pemerintah yang dilakukan oleh aparat dalam sebuah organisasi formal baik public maupun privat
• Birokrasi yang dimaknai sebagai sifat atu perilaku pemerintahan yang buruk (patologis), seperti rigid, macet, mahal, korup, berliku-liku, dsst.
• Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Pemahaman yang didasarkan pada teori Max Weber 1947

Birokrasi dibagi ke dalam dua klasisfikasi

• Birokrasi sector private
• Birokrasi sector public

Menurut Talidziduhu Ndraha 2003

Birokrasi pemerintahan adalah struktur pemerintahan yang berfungsi memproduksi jasa-publik atau layanan sipil tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dari lingkungan.

Menurut Ferrel 1992
Birokrasi adalah organisasi-organisasi berskala besar yang umum ditemui di sektor publik maupun privat dalam masyarakat modern
Bureaucracies ara latge-scale organizations that are common in both the public and private sectors of contemporary society

Konsep birokrasi Max Weber

• Aparat secara personal bebas dan hanya diatur berkenaan dengan tugas resminya
• Aparat diorganisasikan ddalam sebuah posisi hirarkis yang jelas
• Setiap posisi memiliki kompetensi yang jelas dalam makna hukum peraturan yang jelas.
• Jabatan diisi dengan hubungan kontrak yang bebas. Karenanya terdapat proses seleksi yang bebas.
• Kandidat diseleksi berdasarkan kualifikasi teknis. Mereka diangkat, tidak dipilih.
• Aparat dibayar dengan sistem penggajian yang pasti, dengan hak pensiun. Skala penggajian didasarkan pada peringkat hirarki, di tambah dengan besaran tanggung jawab dan permintaan status sosial pemegang jabatan.
• Karir dalam birokrasi merupakan karir satu-satunya atau paling tidak merupakan karir yang paling utama.
• Karena merupakan karir, terdapa tsistem promosi berdasarkan seniroritas atau capaian, datu keduanya. Promosi bergantung pada penilaian atasan.
• Pekerjaan resmi terpisah sama sekali dari kepemilikan sarana administrasi dan tanpa penyalahgunaan posisinya.
• Seorang aparat dikenai aturan disiplin dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Definisi birokrasi

• Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan.
• Cara bekerja atau sususnan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang benyak liku-likunya dan sebagainya.

Peran birokrasi

1. Stabilisator (menciptakan suasana aman dan stabil)
2. Dinamisator (menggerakkan)
3. Inovator (pembaharuan)
4. Arbitrator dan moderator (perantara)

Kendala birokrasi

1. Struktur organisasi

• Dalam struktur mengarah pada pola mekanik, prinsip pembagian habis tugas akibatnya terjadi pengkotakkan tanggung jawab satu bidang tugas, memandang tugasnya lebih penting
• Koordinasi horizontal (kelemahan komunikasi dan unsur psikologis)

2. Kelemahan komunikasi

• Kendala psikologis,
• Kendala dalam pendelegasian wewenang
• Kendala komunikasi ke atas

3. Aparatur birokrasi

• Hubungan antara atasan dan bawahan
• Kapasitas kerja yang belum maksimal
• Mental aparat birokrasi yang rapuh

Patologi birokrasi pemerintahan

1. Budaya feodalistik
2. Menunggu petunjuk/arahan
3. Loyalitas pada atasan, bukan organisasi
4. Belum berorientasi prestasi
5. Budaya melayani rendah
6. Belum didukung teknologi menyeluruh
7. Ekonomi biaya tinggi
8. Jumlah pegawai relatif banyak, kurang bermutu/asal jadi.

Penyakit organisasi

1. Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelaas (tidak membumi)
2. Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batas-batas.
3. Anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotak-kotakkan.
4. Merasa dirinya/unitnya yang paling penting, yang lain tidak/kurang penting
5. Pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenang
6. Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi – kewalahan.
7. Seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi perintahnya saling bertentangan.
8. Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas.

Usaha penyehatan birokrasi.

1. Pemerintahan katalis : mengarahkan ketimbang mengayuh.
2. Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani.
3. Memerintah yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan.
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil: membiayai hasil, bukan masukan.
6. Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
7. Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan.
8. Pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati.
9. Pemerintahan desentralisasi: dari hierarki menuu partisipasi dan tim kerja
10. Pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar.

Strategi memperbaharui birokrasi pemerintah

1. Memperjelas tujuan/maksud organisasi (strategi inti)
2. Konsekuensi terhadap kinerja organisasi (strategi konsekuensi)
3. Pertanggung jawaban terhadap publik (strategi pelanggan/masyarakat)
4. Organisasi dan pegawai berinovasi (strategi kontrol)
5. Mengubah perilaku, perasaan, dan berpikir pegawai (strategi budaya)

Prinsip organisasi pemerintahan yang baik

1. Partisipasi
2. Penegakan hukum
3. Transparansi
4. Kesetaraan
5. Daya tanggap
6. Wawasan ke depan
7. Akutabilitas
8. Pengawasan
9. Efisiensi dan efektivitas
10. Profesionalisme

Karakteristik good governance

1. Keterlibatan masyarakat
2. Penegakan hukum yang adil
3. Kebebasan memperolah informasi
4. Cepat dan tanggap
5. Berorientasi pada kepentingan masyarakat
6. Kesempatan yang sama
7. Efisiensi dan efektivitas
8. Pertanggungjawaban publik
9. Visi ke depan.