Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi Pemerintahan adalah, penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Erliana Hasan). Aparatur pemerintah sebagai komunikator pemerintah yang terdiri dari tingkat bawah yakni Ketua Lingkungan sampai dengan tingkat tinggi yakni Presiden harus mampu mengkomunikasikan setiap apa yang ingin dikomunikasikan tentang komunikasi pemerintahan.

Sebagai tugas pokok pemerintahan untuk menjaga keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan sosial, ekonomi, pekerjaan umum, dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah mejadi hal yang paling vital agar pemerintah mempunyai komunikator pemerintah yang baik, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, handal, profesional serta tangguh dan mampu bertindak cepat, tepat, efektif, efisien, dan bersinergi dalam upaya-upaya mengkomunikasikan komunikasi pemerintahan.

Berbicara mengenai komunikasi pemerintahan, akan dihadapkan pada teknik komunikatif dalam kepemimpinan pemerintahan yang mampu memahami kesalahan yang telah terjadi, menepis salah tafsir atas apa yang telah disampaikan, salah pengertian serta ketidakjelasan komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Untuk menghindari hal tersebut, komunikator (pemerintah) harus berbahasa yang baik dan benar dalam hal ini telah diatur oleh Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan: Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negerif; mampu mengatasi hambatan komunikasi dengan komunikan (masyarakat), obyektifitas dalam menjembatani persoalan yang terjadi, memiliki karakteristif persuasif kepemimpinan sehingga mampu mengendalikan komunikan jika berada dalam posisi resah, bimbang, rusuh, atau ketidakpastian.

Krisis kepercayaan terhadap aparatur pemerintah dan kepemimpinan nasional di masa lalu yang sekarang telah berkurang, akan tetapi hal tersebut sewaktu-waktu dapat menggelembung kembali jika tidak ditingkatkan serta dikelola secara berkesinambungan.

Peningkatan kualitas, integritas, akuntabilitas dan kompetensi komunikator pemerintah serta ketegasan dari pemimpin akan kepemimpinan yang sedang diembannya sebagai bentuk konsekuensi moral serta menjaga kewibawaan kepemimpinan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia agar tetap stabil.

Beberapa poin penting untuk diperhatikan para komunikator komunikasi pemerintahan.

1. Komunikator yang mampu membimbing komunikan untuk percaya bahwa dia adalah orang yang berkemampuan dalam melakukan pekerjaan yang ditanganinya, bahwa ia mempunyai integritas dan juga memiliki niat baik terhadap komunikan.
2. Kegagalan atau keberhasilan seorang komunikator dari komunikasi pemerintahan bisa dilihat dari karakteristik komunikatornya yakni kredibilitas yang mencakup kompetisi dan keterpercayaan, daya tarik, dan kekuatan lain.
3. Suksesnya komunikator ditentukan oleh kemampuan dalam mengadakan pilihan yang akan meningkatkan ethosnya di mata komunikan. Untuk mendukung ethos tersebut, seorang komunikator harus mempunyai faktor persiapan yang matang (mengkaji kembali laporan dari bawahan yang akan dikomunikasikan kepada komunikan), kesungguhan (kesungguhan bahwa apa yang disampaikannya adalah sebuah pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat secara jangka pendek maupun jangka panjang), ketulusan (niat baik sebagai bentuk tanggung jawab pemegang amanah), kepercayaan, ketenangan, keramahan dan kesederhanaan.
4. Memperhatikan kewenangan, Integritas, dan tanggung jawab.

Kemampuan yang baik, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, handal, profesional serta tangguh dan mampu bertindak cepat, tepat, efektif, efisien, dan bersinergi untuk mengkomunikasikan komunikasi pemerintahan seorang komunikator pemerintahan tentulah sangat diwajibkan sehingga komunikan mampu, tunduk, taat, patuh, tenang, percaya diri, bangga serta mendukung penuh terhadap kerja pemerintahan yang sedang berjalan.

Salam komunikasi

Parta Winata

Edisi perkuliahan

Sumber:

1. Erliana Hasan. Komunikasi Pemerintahan
2. Pandji Anoraga. Psikologi Kepemimpinan