Membuat semua orang memiliki tabungan di Bank

Kedepan negara kita akan memiliki namanya sebuah asuransi kesehatan, KTP elektronik, integrasi sistem dari semua lembaga di seluruh Indonesia dan banyak lagi lainnya, entahlah secara pastinya saya kurang faham. Tapi secara program bahwa setiap individu rakyat Indonesia dapat dimonitor secara langsung dari tempat duduk seorang pemimpin/pejabat publik, apakah warganya sedang sakit, bepergian, piknik atau melakukan transaksi secara online. Ini visi saja, realisasinya bisa lama bisa sebentar atau bahkan tidak akan pernah terjadi, minimal bahwa akan ada dimana setiap penduduk/rakyat akan bisa dimonitor secara tunggal dan terintegrasi untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri.



Langkah menuju kesana adalah dengan membuat rakyat mempunyai akses pada dunia perbankan, dengan demikian transaksi keuangan yang mencurigakan akan cepat terungkap. Atau dana pencairan kesejahteraan akan tetap sasaran, langsung diterima oleh yang berhak tanpa melalui proses ataupun birokrasi yang berbelit. Ini dimungkinkan jika sistem pendataan penduduk rapih tercatat, sesuai dengan kajian statistik kemampuan pendapatan dan pengeluaran setiap penduduk, dan kita sedang dalam proses menuju kearah sana, semoga lancar dan tanpa kendala.

Sekarang secara kenyataan, bahwa setiap nasabah per tabungannya dikenakan biaya adminstrasi perbulannya. Bagi rakyat biasa hal ini tentu saja akan merepotkan, karena setiap bulannya tabungan dengan jumlah tak seberapa akan berkurang terus menerus hingga pada titik impas.

Mari kita menoleh sistem gotong royong sesuai dengan dasar pemikiran Pancasila sebagai Ideologi bangsa ini. Bagaimana sebuah sistem perbankan dikembangkan menjadi berpihak kepada pemilik tabungan dengan jumlah nilai uang terbatas padanya tertolong.
Mudah saja, setiap rakyat diwajibkan memiliki satu rekening tabungan disebuah bank manapun itu, sedangkan sistem administrasi untuk jumlah minimum dengan nilai transaksi seberapa jumlah ditiadakan.
Tentunya mudah bukan? Maksud saya, dikenainya biaya administrasi sesuai dengan nilai transaksi mutasi dan debet pemilik rekening.
Wah tidak adil jika demikian?
Mari kita berlogika sedikit, jika mutasi debit kredit dalam setiap bulannya besar, tentu saja sang pemilik rekening adalah orang yang memiliki perusahaan yang mumpuni, dan bisa diambil suatu kebijakan sistem subsidi silang. Orang mampu menyubsidi orang tidak mampu. Sehingga pemilik rekening dengan nilai transaksi minimal tidak usah dibebankan biaya administrasi sama sekali, karena kegunaannya untuk memperbaiki kesejahteraannya. Jika mutasinya bertambah, tentunya akan bisa termonitor oleh sistem, berarti ada perbaikan kesejahteraan secara langsung.

Tentu saja sistem monitor ini akan membutuhkan banyak sekali waktu, kegiatan cash berganti dengan kegiatan digital tidaklah mudah. Tapi secara jaman telah berubah dan laju globalisasi yang kian memuncak hal tersebut tidaklah sulit.

Sebuah pemikiran saja.