Efek Domino

Begitu hebatnya kejadian di Tunisia kemarin hingga merembet ke Mesir, Iran, libya dan kabarnya sekarang merembet ke China terjadi aksi demonstrasi (sumber DISINI).

Sistem politik yang dianut masing-masing pemerintahan negara-negara tesebut berbeda. Tentunya sistem politik yang berlaku adalah dihasilkan dari pengaruh internal(budaya, sosial, pendidikan, alam dan teknologi serta biologis fisik masing-masing negara). Dan dari eksternal adalah pengaruh dari negara-negara tetangga, pengaruh situasi international.

Sistem politik terpengaruh dari internal semisal jika masyarakatnya belum maju, petani, tidak berpendidikan mungkin saja negara tersebut sistem politiknya Otoriter. Sebaliknya jika penduduknya maju, berpendidikan tinggi, sejahtera dan sehat mungkin yang dianutnya adalah sistem politik Demokrasi.

Ada jalan lain sebenarnya agar pemerintah mau berubah dengan tanpa jalan paksa apalagi demontrasi yang bisa saja menimbulkan pertumpahan darah.
Contoh kasus yang dialami bangsa Amerika waktu itu rakyat Amerika sepakat dengan berdemo diam. Diam tidak mau membayar pajak kepada pemerintah. Sampai pemerintah mau memperbaiki layanan sipil(adalah hak, kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang, lepas dari suatu kewajiban) dan jasa publik(produk yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak, seperti air minum, jalan raya, BBM, lisrik, telekomunikasi yang proses produksinya dikontrol oleh pemerintah). Ini lah yang dimaksud berdemo dengan tanpa menimbulkan anarkis.

Efek domino inginnya perubahan ini bisa jadi adalah merupakan gelombang demokrasi era millenium. Dimana gelombang demonstrasi diiringi dengan perangkat canggih dan era dimana interaksi sosial dijejaring sosial didunia maya digunakan sebagai alat ampuh untuk mengumpulkan massa.

Bisa jadi ini adalah gelombang reformasi dunia yang kesekian kalinya setelah gelombang perubahaan pasca PD II dan perang dingin USA dan USSR. Yang walaupun menurut gonjang-ganjingnya tak lebih dan tak kurang adalah penguasaan minyak saja.

Tapi dari kejadian-kejadiannya adalah rakyat negara-negara tersebut sudah cukuplah menderitanya, sudah cukuplah rasa getir dan rasa enek-nya akan tindak tanduk penguasa(Pemerintah adalah organ yg berwenang memproses pelayanan dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bg setiap orang melalui hubungan pemerintahan sehngga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dgn tuntutan atau harapan yg diperintah dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yg pada suatu saat berada secara sah atau legal diwilayah negara tersebut berhak menerima layanan sipil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.).

Semoga saja efek domino yang menghantam negara-negara timur tengah dan sekarang sudah merangsek ke Asia tidak muskil akan masuk ke Indonesia.

Kenapa?, masyarakat sudah lelah, masyarakat sudah begitu cape dengan coba-coba. Sebaiknya penguasa saat ini cepat-cepat membenahi layanan sipil. Walaupun sekarang banyak pemda atau pemkot menggembor gemborkan bahwa pembuatan KTP, KK, Akta dan layanan sipil lainnya adalah gratis merupakan sebuah prestasi bagi pemda tersebut. Sesungguhnya layanan sipil tesebut adalah kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya dimana atas rakyatnya dikenakan pajak(sesuai definisi PEMERINTAH diatas). Dan ini sebenar-benarnya fungsi pajak itu sendiri. Yakni agar rakyat dapat menikmati atas apa yang dibayarkan kepada negara.

Tidak ada kata IDEALISME disini, yang dikatakan idealisme adalah manakala kita tidak dapat melaksanakan apa yang kita cita-citakan dan impikan. Semua adalah proses, proses dimana kita telah sama-sama jalani selama ini. Proses yang ingin kita raih demi masa depan dan kejayaan. Proses dimana kita ingin harga diri dan martabat sebagai bangsa yang besar, bangsa yang memiliki 11 ribu pulau, 350 suku/bahasa/budaya yang dianugrahkan kepada bangsa Indonesia.

Sekali lagi. Semoga efek domino itu tidak sampai ke negeri ini. Walaupun sampai, semoga tidak terjadi anarkis dan membuat kekacauan negara yang sangat saya cintai. Tidak ingin negara ini bersimbah darah untuk kesekian kalinya.

Hentikan perdebatan, tumpaskan segala permasalahan negara sampai dengan akar-akarnya, dukungan dari media dengan banyak-banyak memberikan kritikan yang membangun, kritikan yang selalu dengan memberikan solusi dan kritikan yang beraturan dan terarah dan mendidik pemirsanya dan memberikan edukasi politik, sosial dan budaya serta kritikan yang membangun karakter bangsa agar tidak menjadi bangsa yang saat ini telah mempunyai budaya permisif. Menjadikan media sebagai media yang mampu membuat suatu kebudayaan asertif dan memberikan umpan balik yang adil dan berkesinambungan serta proporsional dan seyogyanya pemerintah juga mau mawas diri dan berbenah, mengevaluasi diri, berkoordinir, berwasantara dan berpedoman kepada amanat yang telah termaktub dalam konstitusi negara Indonesia.

Mohon maaf jika tulisan saya kurang berkenan dihati pembaca yang budiman.

SUMBER:

* Taliziduhu Ndraha; Kybernology

* disini