Berdosakah Pemimpin Kita?

Dimulai dengan fenomena Jokowi dan Ahok yang menggebrak konstelasi pemerintahan di Indonesia dengan menancapkan taring di DKI yang merupakan salah satu daerah Istimewa di Indonesia yang memiliki keistimewaan karena ia berada dipusat pemerintahan Indonesia dan memiliki hak mengangkat dan memberhentikan walikota. Menurut pendapat saya, karena bangsa kita berpikir secara Jakarta Centris (apa-apa yang di terjadi di Jakarta, bahkan kemacetan di Bundaran HI pun seluruh Indonesia harus tahu) maka apa yang dilakukan JokoAhok adalah sebuah strategi melepas efek domino sinergi positif untuk reformasi birokrasi di Indonesia, agar gaungnya lebih luas, merata, dan menjadi cetak biru/purwarupa bagi pemerintah daerah lain.

Kualitas kepemimpinan di Indonesia dipandang mengalami disorientasi serta distorsi kepentingan dimana rakyat dan kepentingan rakyat yang seharusnya diutamakan, terlebih dimana bangsa ini telah kehilangan arah ketika terjadinya reformasi tahun 1996 kemarin. Namun begitu bergulirnya reformasi telah mengikis sebagaian Manajemen birokratik yang dii anut bangsa, pun begitu, karena sudah menjadi budaya (60 thn terbiasakan dengan orde baru) menjadi sukar diberantas, seolah tidak bisa dihapus, kecuali dibongkar secara paksa dan dihukum pancung untuk menghilangkannya!

Amanat konstitusi yang paling utama adalah kesejahteraan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan memanfaatkan segala sumber daya alam yang dimiliki bangsa untuk kemudian di berikan kembali kepada rakyat Indonesia, dengan sesungguh-sungguhnya. Rakyat diberdayakan dengan pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak.

Jokowi yang telah berhasil memimpin kota Solo yang saat ini memimpin sebuah provinsi yang terletak di pusat pemerintahan dipandang sebuah keniscayaan oleh sejumlah element masyarakat, bahkan mantan gubernur DKI Sutiyoso melayangkan komentar sedikit sinis dan sarkastis bahwa Jokowi seorang pemimpin blusukan. Cara pandang demikian adalah sebuah perfektif yang saat Sutiyoso dulu bahwa ia bertanggung jawab kepada DPRD, sebaliknya karena sekarang pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, sudah semestinya Jokowi selalu dekat dengan rakyat, pertanggung jawaban kepada DPRD adalah formalitas/seremonial semata!

Manajemen birokratik ingin ditepis dan ditendang jauh oleh Ahok, dengan memberikan sangksi berat kepada bawahannya, merubah cara mereka memimpin dinasnya atau dicopot dari jabatan! Sebuah pilihan dari ketegasan pemimpin dengan pertimbangan yang sudah diperhitungkan secara matang dengan pertimbangan dari segala macam sudut pandang dan pendapat para ahli yang ia miliki!

Tiada gading yang tak retak, namun sejauh ini dari pantauan dan apa yang telah terjadi, pola kepemimpinan Jokowi dan Ahok telah menyentuh idealisme Komunikasi Pemerintahan dan Etika Pemerintahan seperti yang saya pelajari di kampus tempat saya menimba ilmu pemerintahan.

Menjadi pemimpin adalah sebuah ujian berat yang Tuhan timpakan kepada manusia!