Pemerintah yang bertanggung jawab

Rangkuman 

Bab 8 : Pemerintah yang bertanggung jawab

Pengertian

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah negara tersebut, berhak menerima layanan sipil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Pemerintahan adalah fungsi-fungsi yang melekat pada negara; Yakni fungsi manajemen, politik, produksi, operasi dan akting, pemasaran dan distribusi dalam rangka mengakui, memenuhi dan melingudngi kebutuhan serta tuntutan soverign dan konsumer akan jasa publik dan layanan sipil.

Responsibility (tanggung jawab) berasal dari akar kata Latin respons(us). Kata ini berkaitan dengan kata Latin lainnya respondere, to respond, dan spondere, to pledge, promise, responsible berarti aswerable or accountable, “as for something within one’s power or control.“ Responsibility berarti “the state or fact of being responsible,” dan “a particular burder of obligation upon a person who is responsible.”

Tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai, dan mata rantai terpenting, yang menghubungkan perintah, janji (commitment), dan status, dengan percaya dalam hubungan pemerintahan.

Tanggung jawab (responsibility) didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau commitment, baik janji kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri.

Dimensi-Dimensi Tanggung Jawab

Ada beberapa dimensi tanggung jawab. Dimensi-dimensi itu adalah:

1. Konsep tanggung jawab.
2. Tanggung jawab sebagai input dan tanggung jawab sebagai output.
3. Pentingnya tanggung jawab.
4. Isi pertanggungjawaban.
5. Batas dan bentuk pertanggungjawaban.
6. Mengapa pemerintah bertanggung jawab.
7. Kepada siapa pemerintah bertanggung jawab.
8. Bagaimana pemerintah melakukan pertanggungjawaban.
9. Akibat pertanggungjawaban.
10. Saat pertanggungjawaban.

Konsep tanggung jawab

Konsep tanggung jawab menurut Spiro dalam Responsibility in Government (1969) mendefinisikan responsibility sebagai, pertama, accountability (perhitungan) yang disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas oleh bawahan atau diberi kuasa dalam batas-batas kekuasaan yang diterimanya. Kedua, sebagai obligation (kewajiban) yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan dihubungkan dengan kedudukannya sebagai warga negara dan sebagai pelaku pemerintahan.

Tanggung jawab sebagai input dan tanggung jawab sebagai output.

Tanggung jawab sebagai input adalah tanggung jawab yang given, prescribed, dijanjikan, sedangkan tanggung jawab sebagai output adalah tanggung jawab yang achieved, terbukti, teruji melalui social control.

Pentingnya tanggung jawab

Pentingnya tanggung jawab sebagai salah satu aspek responsibilty yaitu accountability. Ilmu Administrasi mengajarkan bahwa dimana ada kewenangan, di situ diperlukan tanggung jawab. Integritas seseorang ditunjukkan oleh kesediaan memikul tanggung jawab dan tidak melemparkannya kepada orang lain.

Isi pertanggungjawaban

Isi pertanggungjawaban terkandung di dalam definisi tanggung jawab menurut Spiro, penggunaan wewenang yang diterima dari sumbernya; Sumpah jabatan; Janji-janji kepada yang diperintah (rakyat) melalui pidato, kampanye, tindakan, dan ucapan; Komitmen pribadi atas pilihan bebas menerima jabatan yang bersangkutan; Tindakan yang dilakukan atas prakarsa sendiri; Tindakan pribadi (oknum); Warisan pejabat pendahulunya.

Jika definisi Spiro digunakan, hal yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum di dalam job description atau mandat yang diterima hasil-hasilnya, tetapi juga kegagalan, faktor-faktornya, dan atau dampak negatifnya di dalam masyarakat.

Batas dan bentuk pertanggungjawaban dari segi obyektif, ada tiga macam pegangan. Pertama, tanggung jawab dibuat dalam bentuk laporan. Kedua, berbentuk kewajiban untuk menepati, menunaikan, dan memenuhi hal-hal yang dijanjikannya. Ketiga, bentuk kesediaan menanggung akibat, resiko, dan dampak tindakan yang diambilnya sesuai dengan keputusan batin berdasarkan pilihan bebas. Sedang dari sudut subjektif, seseorang bertanggung jawab sejauh ia tahu, mau, dan mampu.

Mengapa pemerintah bertanggung jawab

karena ia, berdasarkan kehendak bebas menawarkan berbagai pilihan yang berisi janji-janji kepada masyarakat berdasarkan pilihan bebas, memilih untuk menerima kepercayaan yang diperintah (rakyat).

Siapa Bertanggung jawab, pada dasarnya, setiap pelaku pemerintahan bertanggung jawab. Pejabat politik, birokrasi, dan pelaksana (dinas-dinas, badan usaha dan unit pelaksanan teknikal)

Kepada siapa pemerintah bertanggung jawab

Menurut Ilmu Pemerintahan, pemerintah bertanggung jawab kepada pihak pemberi tugas, kepada siapa ia berjanji dalah hal apa dan kepada siapa ia diharapkan melakukan suatu kebijakan.

Bagaimana pemerintah bertanggung jawab

Pertanggungjawaban dilakukan menurut asas, Terbuka timbal balik, jangan hanya sepihak; Langsung; Informatif dan tuntas; Evaluable, evaluasi jika data pertanggungjawaban jelas, sufficient, dapat, dan mudah diukur, alat ukur yang valid dan reliable, diukur oleh lembaga yang kompeten dan netral cukup waktu untuk penganalisisan, dan feedback terkomunikasikan dengan efektif; Konsumeristik, artinya pertanggungjawaban dan evaluasinya selalu dilihat dari sisi kepentingan konsumer.

Akibat pertanggungjawaban

Hasil pertanggungjawaban dapat diramalkan sebagai berikut:

1. Diterima sepenuhnya dengan pujian.
2. Diterima sepenuhnya.
3. Diterima dengan catatan atau syarat
4. Pembahasan ditunda
5. Ditolak.
6. Ditolak dengan kecaman
7. Ditolak dengan kecaman keras (mosi tidak percaya).

Waktu dan tempat pertanggungjawaban

Bergantung pada “pertanggungjawaban dalam arti apa,” dalam arti accountability, obligation, atau cause. Pertanggungjawaban adalah sasaran atau bahan kontrol. Jadi diperlukan pertanggungjawaban dari waktu ke waktu buat day-to-day control, dilanjutkan dengan pertanggungjawaban tiap kali terjadi transaksi, interaksi, aksi, kontrak atau masa-kerja.

Sumber: Kybernology, (Ilmu Pemerintahan Baru). Talidziduhu Ndraha